Sejarah Terbentuknya Kota Mataram

Menelusuri sejarah Kota Mataram dari zaman raja-raja, zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, Zaman Pendudukan Jepang dan terbentuknya Negara Indonesia Bagian Indonesia Timur dari Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949.

Kata-kata bijak menyebutkan : segala abad adalah bersambung oleh adanya berbagai sebab dan akibat yang tidak putus-putus dan telah mengikat segala yang terdapat sebelumnya.

Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram Tahun 1842 Masehi menaklukan kerajaan Pagesangan setahun kemudian tahun 1834 menaklukan kerajaan kahuripan. Kemudian Ibukota Kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukir Kawi Nama Istana Raja. Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan. Setelah raja Mataram jatuh oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan korban Jenderal Van Ham, yang monumenya ada di Karang Jangkong Cakranegara, mulailah diterapkan system pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdelling Bali Lombok yang berpusat di Kota Singaraja Bali. Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi tiga Onder Afdelling, dari pihak Kolonial sebagai wakil di sebut Controleur dan dari wilayah di sebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat ke distrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok Barat) Midle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang controleur dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS). Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi tujuh wilayah administratif yang meliputi :

1.Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung

2.Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada

3.Kedistrikan Bayan di Bayan Belek

4.Kedistrikan Tanjung di Tanjung

5.Kedistrikan Gerung di Gerung

6.Asisten Distrik Gondang di Gondang

7.Kepunggawaan Cakranegara di Mayura

Untuk Kepunggawaan Cakranegara dipimpin oleh punggawa, tidak memimpin wilayah yang dipimpin adalah umat Hindu se-Pulau Lombok seperti Kepunggawaan Cakranegara semua pemeluk agama Hindu, ada juga Kepala Suku Bugis, Suku Arab dan Suku Tionghoa. Di bidang peradilan, Kepala Distrik diberikan wewenang penuh untuk bertindak sebagai kehakiman dan kejaksaan dalam memutuskan dan memenjarakan orang selama tujuh hari tanpa boleh banding, kelembangaan hukumnya disebut “Raat Sasak” dan “Raat Kertha” untuk Hindu. Di bidang Pendidikan, pada masa pemerintahan Hindia Belanda menerapkan system pendidikan bertingkat yang diantaranya :

1.Voolkes School, hanya ada 1 unit di tiap desa (pemusungan), murid yang dididik kelas I-III

2.Vervoleg School, hanya ada di tiap kedistrikan, 1 unit murid yang dididik kelas III-V

3.Holand Inland School (HIS), sekolah yang pengantaranya Bahasa Belanda, muridnya anak-anak orang belanda, distrik, orang berpengaruh dan pengusaha, murid yang dididik kelas V-VII

4.MILO setingkat SMP hanya ada di Pulau Jawa

5.A.M.S setingkat SLTA

6.Holden Bestuur School (HBS) sekolah khusus bidang ilmu pemerintahan di Makasar.